← Knowledge Hub
EN | ID | RU
Start Free Trial
Indonesian Taxes & Regulations 5 min playbook • Jurisdiction: ID

Checklist Kontrol Pajak Bulanan untuk PT PMA

Target Audience: Direktur asing, komisaris, pimpinan keuangan, dan pejabat kepatuhan PT PMA di Indonesia.

Panduan direksi mengenai jadwal batas waktu pelaporan pajak wajib, pemotongan pajak penghasilan, dan kepatuhan pelaporan investasi BKPM LKPM untuk perusahaan PT PMA.

Checklist Kontrol Pajak Bulanan untuk PT PMA

Tujuan: Panduan tingkat direksi mengenai jadwal batas waktu pelaporan pajak wajib, pemotongan pajak penghasilan, dan kepatuhan pelaporan investasi untuk perusahaan penanaman modal asing (PT PMA) di Indonesia.

1. Kalender Kepatuhan Pajak Bulanan Wajib

Jenis Pajak Objek Pemotongan Tarif Pajak Standar Batas Waktu Setor Batas Waktu Lapor
PPh Pasal 21 Gaji karyawan, upah tenaga ahli, honorarium Tarif Progresif / TER (PP 58/2023) Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 23 Jasa teknik, manajemen, konsultasi, sewa aset 2,0% (ber-NPWP) / 4,0% (tanpa NPWP) Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2) Sewa kantor, sewa tanah/bangunan, konstruksi 10,0% Final (Sewa) / 1,75%–4,0% (Konstruksi) Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 26 Pembayaran ke luar negeri (manajemen, royalti) 20,0% (atau tarif P3B dengan Form DGT-1) Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 25 Angsuran bulanan PPh Badan tahun berjalan Dihitung dari SPT Tahunan tahun lalu Tanggal 15 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya
PPN 11% Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (jika PKP) 11,0% (standar UU HPP) Akhir bulan berikutnya Akhir bulan berikutnya

2. Daftar Periksa Kepatuhan Direktur PT PMA

3. Sanksi Kepatuhan & Risiko Audit

  1. Kelalaian Memotong Pajak Vendor: Jika PT PMA tidak memotong pajak vendor, fiskus akan menagihkan pokok pajak beserta sanksi bunga administrasi langsung kepada PT PMA.
  2. Ketiadaan Form DGT-1 untuk Pembayaran Luar Negeri: Membayar royalti atau jasa ke kantor pusat di luar negeri tanpa form DGT-1 yang valid dikenakan tarif maksimal PPh 26 sebesar 20%.
  3. Peringatan OSS LKPM (SP 1, 2, 3): Keterlambatan pelaporan LKPM dua kuartal berturut-turut memicu pembekuan dan pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Rujukan Resmi

Panduan Terkait
CoreTax Indonesia 2026: Panduan Penting bagi Pemilik PT PMA
Running a PT PMA in Indonesia? Learn what CoreTax means for bank transactions, VAT, e-Bupot and the accounting mistakes your business should avoid.
Baca Panduan Lengkap →
DARI PENGETAHUAN MENUJU KENDALI

Memahami peraturan pajak Indonesia adalah satu hal. Mengelolanya dengan tepat adalah hal lain.

CFO AI menyatukan dokumen, transaksi, visibilitas keuangan, dan alur kerja kepatuhan bisnis Anda dalam satu ruang kerja terpadu.

Mulai Uji Coba Gratis 7 Hari → Pelajari Platform
Tanpa kartu kredit • Pengaturan ruang kerja instan • Dirancang untuk alur kerja bisnis Indonesia