Checklist Kesiapan Akuntansi Bulanan Sistem CoreTax
Tujuan: Memberikan panduan verifikasi bulanan bagi departemen akuntansi dan manajer keuangan untuk memastikan transaksi bank, buku besar, dan bukti potong e-Bupot selaras dengan sistem CoreTax DJP sesuai PMK No. 81/2024.
1. 5 Pilar Kepatuhan Akuntansi CoreTax
| Pilar Kepatuhan | Ketentuan Sistem CoreTax | Tindakan Verifikasi |
|---|---|---|
| 1. Validasi NPWP 16 Digit | Penyatuan NIK dan NPWP untuk seluruh entitas | Periksa data master vendor dan pelanggan sebelum memproses faktur |
| 2. Rekonsiliasi Bank Real-Time | Pertukaran data otomatis perbankan dengan DJP | Cocokkan 100% mutasi masuk rekening koran dengan faktur pendapatan |
| 3. e-Bupot Unifikasi 2.0 | Penerbitan bukti potong terintegrasi | Cocokkan bukti potong dari vendor dengan akun utang pajak pembukuan |
| 4. Faktur Pajak Elektronik | Batas penerbitan maksimal tanggal 15 | Validasi Pajak Masukan sebelum memperhitungkan SPT Masa PPN |
| 5. Jejak Audit Digital | Kewajiban penyimpanan arsip digital 10 tahun | Lampirkan kontrak, surat jalan, dan bukti transfer pada setiap jurnal |
2. Daftar Periksa Bulanan Tim Akuntansi
- Pemeriksaan Master Data NPWP 16 Digit: Pastikan seluruh vendor dan pelanggan mencantumkan NPWP 16 digit yang telah tervalidasi di sistem perpajakan.
- Rekonsiliasi Bank Berkala: Rekonsiliasikan mutasi bank BCA, Mandiri, dan Permata secara berkala. Telusuri mutasi yang belum teridentifikasi.
- Rekonsiliasi e-Bupot Unifikasi: Pastikan pemotongan PPh 21, PPh 23, dan PPh 4(2) telah menghasilkan Bukti Potong resmi bernomor unik di portal DJP.
- Persetujuan Faktur Pajak Masukan: Cocokkan Faktur Pajak dari pemasok dengan Surat Jalan fisik atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Penyelesaian Akun Penampungan (Suspense): Pastikan tidak ada dana gantung pada akun sementara sebelum penutupan buku masa pajak.
- Pembuatan Kode Billing Akurat: Pastikan kode e-Billing sesuai persis dengan nominal kewajiban pajak pada neraca hingga digit terakhir.
- Pengarsipan Bukti NTPN: Simpan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah pelunasan pajak kepada negara.
3. Kesalahan Umum yang Harus Dihindari
- Setoran Bank Tanpa Faktur: CoreTax membandingkan laporan perbankan dengan omzet yang dilaporkan. Selisih mutasi masuk memicu terbitnya surat klarifikasi (SP2DK).
- Keterlambatan Faktur Pajak: Faktur pajak yang dibuat melewati tanggal 15 bulan berikutnya dikenakan denda administratif 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
- Dokumentasi Pendukung Kurang (Prinsip 3M): Biaya operasional yang tidak disertai bukti potong atau Daftar Nominatif hiburan akan dikoreksi positif saat audit.
Rujukan Resmi
- PMK No. 81/2024: Ketentuan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)
- UU No. 7/2021 (UU HPP): Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Petunjuk Teknis DJP: Pedoman Pengelolaan Taxpayer Account Management (TAM)